RELATIF.ID, KABUPATEN GORONTALO__Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Daerah datangi kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Gorontalo.
Kedatangan masa aksi untuk mendorong kinerja BPBJ dalam hal proses tender semua proyek di Kabupaten Gorontalo, Senin (28/06/2021).
Koordinator aksi Novalandi Gani mengatakan, jika kedatangannya itu untuk kembali mengingatkan Pemerintah Daerah khususnya pihak ULP dalam hal melakukan lelang/tender proyek.
“Evaluasi ULP terhadap pembangunan Rumah Sakit Boliyohuto, sekarang ini sementara proses tender pembangunan rumah sakit dengan anggaran 34 miliar, sehingga dengan begitu kami datang untuk mengingatkan karena sebelumnya pembangunan di RS. Boliyohuto sempat putus kontrak olehnya ini jangan terulang lagi,” katanya.
“Terlepas dari pembangunan rumah sakit, kami juga mengingatkan pada pemerintah daerah khususnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ/ULP). Untuk benar-benar memperhatikan ketersediaan anggaran karena sudah ada beberapa contoh pekerjaan yang sudah ada kontrak dan surat perintah kerja namun akhirnya terjadi refocusing/pemangkasan anggaran,” Lanjut Novalandi
Dirinya juga menjelaskan, apa yang terjadi saat ini terkait pembangunan di Kabupaten Gorontalo, menurutnya ada beberapa pekerjaan yang sudah selesai bahkan yang sementara di kerjakan tidak lagi memiliki anggaran.
“Dan jika ini terus terjadi di Kabupaten Gorontalo maka akan seperti apa nantinya pembangunan di daerah ini, sehingga kami meminta ULP untuk teliti dan memastikan semuanya demi kelancaran pembangunan,” jelas Novalandi atau yang akrab di sapa Noval
Sementara itu melalui sambungan telepon, Kepala Bagian ULP/BPBJ, Heriyanto Kodai menyampaikan, apresiasinya pada masyarakat yang telah melaksanakan unjuk rasa.
“Terima kasih kami sampaikan pada masyarakat yang sudah mendatangi kantor ULP, dengan begini juga kami akan lebih meningkatkan kualitas kerja kedepannya,” ucapnya.
Olehnya, Heriyanto menegaskan jika pihaknya melakukan proses sesuai prosedur dan anggaran bukan rana dari ULP, Karena ULP hanya melakukan proses tender.
“Yang jelas proses tender ini kami laksanakan secara normatif, prosedural, transparansi sehingga semua bisa melihat. Kami juga tegaskan ULP itu tidak mempersiapkan anggaran kami hanya melaksanakan proses tender,” Tegasnya
“Jadi ketika sudah ditetapkan dalam DPA itu sudah ada anggaran namun dalam perjalanannya jika ada surat dari Pusat terkait refocusing maka itu diluar duggan kita karena sekarang ini baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sedang gencar-gencarnya melakukanan penanganan Covid-19,” tutup Kabag ULP, Heriyanto Kodai. (Win/Relatif.id)