RELATIF.ID, GORONTALO – Kebijakan efisiensi anggaran daerah menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Instruksi tersebut mengarahkan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran untuk program pembangunan.
Sebelumnya, dalam debat kandidat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gorontalo, isu anggaran Rp5 miliar per kecamatan menjadi salah satu perdebatan utama.
Program yang diusung Sofyan Puhi dan Toni Yunus saat mencalonkan diri sebagai Bupati Gorontalo itu sempat diragukan realisasinya, apalagi dengan adanya kebijakan efisiensi yang saat ini diterapkan oleh pemerintah pusat.
Kini, setelah resmi menjabat sebagai Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi pun memastikan bahwa anggaran tersebut tetap akan direalisasikan.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai awak media usai mengikuti rapat paripurna serah terima jabatan di DPRD Kabupaten Gorontalo pada Senin (3/3/2025).
Sofyan menegaskan, bahwa program Rp5 miliar per kecamatan merupakan bagian dari komitmen pemerintahannya, dan akan tetap berjalan meskipun ada penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi.
“Iya, itu menjadi komitmen saya, dan harus dilaksanakan,” ujar Sofyan.
Ia menjelaskan, bahwa mekanisme pencairan anggaran itu akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, termasuk melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap sesuai dengan kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kan ada caranya. Kita akan transfer ke OPD masing-masing,” kata Bupati Gorontalo itu.
Penulis: Beju
