RELATIF.ID, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menerapkan konsep spiritual dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Sebanyak 91 pejabat terdiri dari Eselon III dan IV resmi dilantik dengan nuansa religius yang digelar di Masjid Agung Baiturrahman, Limboto, Jumat (19/12/2025).
Pelantikan ini melanjutkan tradisi yang sebelumnya diterapkan pada pelantikan tujuh pejabat Eselon II.
Selain menjunjung Al-Qur’an dan dilakukan di tempat ibadah, dalam prosesinya juga menghadirkan kain kafan di hadapan para pejabat yang dilantik sebagai simbol pengingat akan kefanaan jabatan dan besarnya tanggung jawab moral yang melekat.
Penguatan Nilai Moral Jabatan
Konsep pelantikan bernuansa religius tersebut dimaknai sebagai upaya menanamkan nilai keikhlasan, kesadaran jiwa, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pemerintah daerah menilai jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan hati yang bersih, jujur, dan orientasi pada pelayanan publik yang tulus.
Pelantikan ini juga menjadi simbol komitmen Pemkab Gorontalo untuk membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai etika dalam setiap pengambilan kebijakan.
Jabatan Bukanlah Hadiah
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, yang memimpin langsung prosesi pelantikan, menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dimaknai sebagai hak, apalagi hadiah.
“Setiap keputusan yang diambil tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegas Sofyan dalam amanahnya.
Ia menekankan bahwa konsekuensi dari jabatan adalah tanggung jawab besar, baik secara administratif, sosial, maupun spiritual.
Proses Seleksi dan Tuntutan Kinerja
Sofyan memastikan, 91 pejabat yang dilantik itu telah melalui proses seleksi dan evaluasi yang ketat.
Penilaian dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak kinerja, serta rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Karena itu, ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk tidak berleha-leha dan segera beradaptasi dengan tugas serta tanggung jawab baru di masing-masing unit kerja.
Camat sebagai Ujung Tombak Pemerintahan
Kepada para camat yang dilantik, Bupati Sofyan menegaskan peran strategis camat sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah.
Ia mengingatkan agar camat tidak hanya bekerja dari balik meja, melainkan aktif turun ke lapangan dan responsif terhadap persoalan di masyarakat.
“Camat adalah perpanjangan tangan bupati. Bangun komunikasi yang kuat dengan kepala desa, lurah, hingga tokoh agama,” ujarnya.
Menurut Sofyan, kehadiran camat di tengah masyarakat menjadi kunci utama efektivitas pelayanan dan penyelesaian masalah di tingkat lokal.
Pesan Antikorupsi dan Transparansi
Seiring dengan meningkatnya pengawasan dan tuntutan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, Sofyan kembali mengingatkan seluruh pejabat untuk menjauhi praktik korupsi dan bekerja secara transparan.
“Jabatan adalah amanah, bukan hak apalagi hadiah,” tutupnya. (Beju)
