RELATIF.ID, GORONTALO___Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Pemuda Anti Separatisme (Kompas) gelar unjuk rasa di kantor Kesbangpol dan kantor Walikota Gorontalo.
Adapun yang menjadi tuntutan masa aksi meminta Pemerintah Kota Gorontalo tertibkan organisasi maupun simbol-simbol yang berkaitan dengan separatisme.
“Saat ini masyarakat Gorontalo dihebohkan dengan banyaknya kegiatan atau simbol-simbol dan atribut separatis bebas berada di Gorontalo. Kegiatan dan lambang separatis itu diupload dalam media online dan media sosial sehingga membuat Gorontalo sekarang dicap sebagai salah satu sarang separatis.” Ujar Hendra Wijaya lewat orasinya, Kamis (23/06/2022).
Bahkan menurutnya lebih parah lagi diduga ada Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang berisi pendatang dan orang asli Gorontalo bersekutu dengan kelompok pro separatis bersama sama mengangkangi perjuangan para Pahlawan yang sudah berjuang dengan darah dan air mata.
“Untuk membuka kembali mata, telinga dan hati Pemerintah serta Masyarakat Gorontalo, kami hari ini turun ke jalan untuk menolak keberadaan kegiatan separatis dan simbol-simbol separatis”, Tegasnya.
” Cabut ijin organisasi yang bersekutu dengan gerakan separatisme sesuai UU Nomor 16 Tahun 2017 dan Audit Dana Hibah Ormas tersebut.”ungkap Hendra.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo, Arifin Muhammad menyampaikan, apresiasinya pada masa aksi yang telah menyuarakan anti separatisme.
“Kami menerima aspirasi masyarakat menolak radikalisme dan separatisme. Kami tidak pernah memberi ijin gerakan radikalisme dan separatisme di Kota Gorontalo.” Ucapnya.
Selain itu, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid mengatakan, sependapat dengan apa yang telah di aspirasi kan masa aksi bahkan menandatangani petisi menolak radikalisme dan separatisme.
“Pemerintah Kota Gorontalo sepakat dengan apa yang menjadi tuntutan masa aksi”, kata Ismail.(Ay/Relatif.id).