RELATIF.ID, GORONTALO – Di tengah isu inflasi menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo justru mencatat kondisi berbeda dari persepsi publik.
Jika di tingkat Provinsi Gorontalo komoditas beras dan Barito (bawang, rica, tomat) disebut menjadi pemicu inflasi, data resmi menunjukkan Kabupaten Gorontalo justru tidak berada pada titik tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur mengungkapkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo, inflasi justru lebih dominan terjadi pada kebutuhan rumah tangga tertentu seperti kosmetik, bukan pada beras.
“Kalau dihitung dari sisi produksi dan kebutuhan, Kabupaten Gorontalo justru surplus beras,” ujar Sugondo dalam acara dialog publik bertajuk Desa Kuat, Pangan Berdaulat, di halaman Kesbangpol Kabupaten Gorontalo, pada Jumat malam (13/2/2026).
Data BPS mencatat produksi padi Kabupaten Gorontalo pada 2024 mencapai 108.315 ton. Angka tersebut naik signifikan pada 2025 menjadi 135.417 ton. Sementara pada Januari 2026 saja, produksi telah menyentuh 18.129 ton.
Secara hitungan produksi dan jumlah penduduk, ketersediaan beras di Kabupaten Gorontalo dinilai lebih dari cukup. Namun fakta lapangan, muncul kesan adanya kerawanan pangan. Sugondo menyebut kondisi itu dipicu oleh sirkulasi pasar.
Ia mengatakan, adapun tiga faktor utama penyebabnya ialah, pertama, kualitas beras Kabupaten Gorontalo dikenal sebagai beras nomor satu. Dampaknya, banyak pedagang dari luar daerah membeli beras dalam jumlah besar untuk dipasarkan kembali dengan harga lebih tinggi di luar wilayah.
Kedua, petani cenderung mengikuti harga pasar. Ketika harga beras di luar daerah lebih mahal, distribusi produksi secara alami bergerak keluar Kabupaten Gorontalo.
Ketiga, sebagian produksi juga terserap untuk memenuhi kebutuhan daerah lain, termasuk Kota Gorontalo, yang memiliki lahan pertanian lebih sempit dan produksi lebih rendah.
“Dari sisi produksi, kita berlebih. Tapi karena sirkulasi bisnis, distribusi keluar daerah cukup besar, sehingga di dalam daerah terasa ada pengurangan,” jelasnya.
Kondisi tersebut kemudian memicu masuknya beras dari luar daerah dengan harga lebih rendah untuk mengisi kekosongan pasar lokal.
Menurut Sugondo, situasi ini menjadi tantangan regulasi bagi Dinas Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk merumuskan kebijakan yang mampu meminimalisir potensi kerawanan akibat mekanisme pasar.
Ia menegaskan, ke depan pemerintah daerah akan mengevaluasi pola distribusi dan penguatan regulasi agar surplus produksi benar-benar berdampak pada stabilitas pangan dan harga di tingkat lokal.
“Dengan dialog ini dan komitmen kita bersama, akan dilihat langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar ketahanan pangan tetap terjaga,” pungkasnya. (Beju)
