Kabupaten Gorontalo,- Perhelatan pilkada Kabupaten Gorontalo (Kabgor) memasuki babak akhir yaitu sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Berbagai spekulasi pun berkembang di masyarakat terkait hasil PHP nanti.
Ketua IMM Kabupaten Gorontalo Ismail Nusi Menanggapi pernyataan salah satu yang mengatas namakan Pengurus Pemuda Muhammadiyah Gorontalo Wahyu Gobel yang mempertanyakan transparansi laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo saat bawaslu enggan menandatangani berita acara pembukaan kotak suara sembari meminta bawaslu untuk bekerja transparan.
” Lucu saja kalau seseorang yang pernah diberhentikan dari lembaga penyelenggara pemilu ikut mengingatkan penyelenggara pemilu soal etika “. Ucap Ismail, Senin ( 08/02/2021).
Dirinya juga menjelaskan jika Wahyu Gobel pernah bekerja di lembaga bawaslu di divisi pengawasan sebelum diberhentikan dari lembaga tersebut karena melakukan pelanggaran, Sehingga pernyataan-pernyataan yang bersangkutan terkait kinerja penyelenggara pemilu patut diduga tendensius.
” Saya yakin penyelenggara pemilu di Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan tugas sesuai kewenangan masing-masing, contoh pada saat pembukaan beberapa kotak suara untuk kepentingan pembuktian di Mahkamah Konstitusi yang berita acaranya tidak ditanda tangani oleh bawaslu, pasti bawaslu mempunyai alasan logis dan sesuai ketentuan yang mengikat secara Internal, terkait ada putusan DKPP terhadap aduan yang dituduhkan kepada bawaslu dan DKPP harus dihormati bukan untuk dikomentari “. Jelas Ismail
Ismail menghimbau agar seluruh masyarakat tetap bersabar sambil menunggu putusan MK, dan tidak melakukan spekulasi-spekulasi yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan.
” Kita bertabayyun saja menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Semoga MK memutuskan perkara untuk pilkada kabupaten Gorontalo seadil-adilnya “. Imbuh Ismail (R2)
