RELATIF.ID, KABUPATEN GORONTALO – Sebanyak 643 pengemudi bentor dan ojek di Kabupaten Gorontalo telah menerima bantuan Voucher BBM Gratis hingga September 2026.
Jumlah tersebut mencapai 64,26 persen dari total 971 pengemudi yang telah diverifikasi sebagai penerima bantuan.
Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi program yang dipimpin Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (1/10/2026).
Pada tahap pertama, setiap penerima memperoleh bantuan BBM sebanyak 15 liter. Penyaluran tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp96,45 juta.
Bantuan disalurkan melalui lima SPBU yang tersebar di wilayah Limboto, Limboto Barat, Telaga dan sekitarnya, Tabongo, serta Batudaa.
Dari hasil evaluasi, masih terdapat 19 penerima yang belum memperoleh bantuan. Mereka diketahui berada di luar daerah Gorontalo maupun bekerja di lokasi pertambangan.
Untuk menuntaskan penyaluran kepada seluruh penerima yang telah diverifikasi, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyiapkan program lanjutan melalui APBD Perubahan.
Pada tahap lanjutan ini, sebanyak 971 pengemudi ditargetkan menerima bantuan atau 100 persen dari penerima yang telah diverifikasi. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp146,3 juta.
Rinciannya, sebanyak 643 pengemudi akan kembali menerima masing-masing 10 liter BBM dengan total anggaran Rp64,3 juta. Bantuan ini direncanakan diserahkan pada momentum HUT Kabupaten Gorontalo pada November 2026.
Sementara itu, sebanyak 328 pengemudi di wilayah khusus Boliyohuto dan sekitarnya akan menerima masing-masing 25 liter BBM dengan total anggaran Rp82 juta.
Penyaluran untuk wilayah tersebut dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 melalui delapan SPBU, yakni Hepuhulawa, Luhu, Ulapato, Padengo, Isimu, Bolihuangga, Parungi, dan Molohu.
Wakil Bupati Tonny S. Junus meminta hasil evaluasi tidak berhenti pada pencatatan capaian, tetapi menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program berikutnya.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan pemerintah menjangkau penerima sesuai sasaran sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk memastikan mekanisme penyaluran berikutnya berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi penerima di lapangan. (Beju)
