RELATIF.ID, GORONTALO – Aktivis Gorontalo, Andi Taufik mendesak Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Over Dimension Over Load (ODOL).
Andi menilai bahwa Undang-Undang tersebut justru memberatkan para sopir truk. Olehnya, Pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan ini karena tidak efektif dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas.
“Di beberapa daerah sudah membuat gerakan terkait dengan tuntutan revisi undang-undang odol. Dan hari ini provinsi Gorontalo akan segera melakukan hal yang sama,” kata Andi, Rabu (2/7/2025).
Lebih lanjut, Andi mengungkapkan permasalahan sopir truk di Gorontalo tidak hanya terkait regulasi tersebut, tetapi juga pungutan liar dan kelangkaan solar yang kerap kali dihadapi.
“Mereka mengaku kerap kali mendapatkan pungutan liar di beberapa tempat untuk memudahkan perjalanan mereka,” ujarnya.
Selain itu, Andi juga menyoroti adanya indikasi penyalahgunaan solar yang disalurkan ke pertambangan ilegal.
“Karena hari ini kita ketahui bahwa ada indikasi solar-solar ini selalu di suplai ke pertambangan ilegal,” katanya.
Meski begitu, kata Andi, untuk menanggapi hal ini, mahasiswa dan persatuan sopir truk di Provinsi Gorontalo akan menggelar aksi pada tanggal 7 Juli 2025, untuk mendesak pemerintah merevisi Undang-Undang ODOL, dan menyelesaikan permasalahan lainnya, seperti kelangkaan solar.
“Insya Allah kami akan segera mengelar aksi di tanggal 7 Juli nanti. Kami mendesak pemerintah untuk merevisi undang-undang,” tegasnya.
Dengan diadakannya aksi tersebut, aktivis dan sopir truk di Gorontalo berharap pemerintah dapat mendengar tuntutan mereka dan dapat memberikan keadilan. (Beju)
