(Opini Publik – Oleh Verdiansyah Kordinator Isu Bem Nusantara Gorontalo)
RELATIF.ID, OPINI__Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas sebagai salah satu langkah strategis negara dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia. Di berbagai daerah, program ini mulai diimplementasikan melalui pembangunan dapur produksi makanan yang akan melayani ribuan siswa setiap hari. Salah satunya adalah dapur MBG yang dibangun oleh Kepolisian Resor Gorontalo dengan kapasitas produksi hingga 2.000 porsi makanan per hari.
Di satu sisi, langkah ini tentu patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Namun di sisi lain, kehadiran dapur MBG yang dikelola oleh institusi kepolisian juga memunculkan sejumlah pertanyaan yang tidak sederhana. Apakah ini merupakan bentuk kolaborasi lintas lembaga yang efektif, atau justru cerminan dari kaburnya batas peran antara institusi sipil dan aparat keamanan dalam pengelolaan program sosial?
Secara konseptual, program makan bergizi bagi siswa merupakan bagian dari kebijakan publik yang berada dalam spektrum pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Artinya, secara kelembagaan tanggung jawab utama program ini seharusnya berada pada pemerintah melalui dinas teknis seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, maupun dinas sosial. Ketika kepolisian justru tampil sebagai pelaksana operasional dapur program gizi, muncul pertanyaan mengenai desain kebijakan yang melandasi hal tersebut.
Apakah pelibatan kepolisian hanya bersifat sementara sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional, atau justru menjadi model baru dalam implementasi kebijakan sosial di daerah?
Pertanyaan ini penting karena menyangkut prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap institusi negara memiliki mandat dan fungsi yang berbeda. Kepolisian memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara program pelayanan sosial seperti pemenuhan gizi anak merupakan mandat sektor sipil. Ketika batas-batas tersebut menjadi kabur, maka risiko tumpang tindih kewenangan menjadi semakin besar.
Selain soal kelembagaan, aspek transparansi dan akuntabilitas juga perlu menjadi perhatian. Produksi 2.000 porsi makanan per hari tentu membutuhkan sistem pengelolaan yang serius, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi ke sekolah, hingga pengawasan kualitas gizi dan keamanan pangan. Tanpa sistem pengawasan yang jelas dan transparan, program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan siswa justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana skema pembiayaan dapur MBG tersebut. Apakah operasionalnya bersumber dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau melalui dukungan institusi tertentu? Transparansi anggaran merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi proyek simbolik.
Lebih jauh lagi, persoalan gizi anak di Indonesia sebenarnya memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan di sekolah, tetapi juga menyangkut kondisi ekonomi keluarga, pola konsumsi masyarakat, akses terhadap pangan sehat, hingga pendidikan gizi yang masih rendah. Tanpa pendekatan yang komprehensif, program makan bergizi berisiko menjadi solusi jangka pendek yang belum tentu mampu menyentuh akar persoalan.
Karena itu, kehadiran dapur MBG Polres Gorontalo seharusnya tidak hanya dilihat sebagai capaian program semata. Ia juga harus menjadi momentum bagi publik untuk meninjau kembali bagaimana negara merancang dan menjalankan kebijakan sosial yang menyangkut masa depan generasi muda.
Pada akhirnya, dapur yang mampu memproduksi 2.000 porsi makanan per hari memang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ribuan siswa. Namun di saat yang sama, ia juga membuka ruang bagi pertanyaan publik yang tidak kalah besar: apakah kebijakan ini benar-benar dirancang secara matang dan berkelanjutan, atau sekadar menjadi bagian dari euforia program yang belum sepenuhnya teruji dalam praktik?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya menentukan keberhasilan satu dapur program MBG di Gorontalo, tetapi juga akan menentukan bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam memastikan masa depan generasi bangsa tetap sehat, kuat, dan bermartabat.Rdx.
