RELATIF.ID, GORONTALO – Pemilu 2024 di Provinsi Gorontalo menunjukkan tantangan serius bagi demokrasi, dengan praktik jual beli suara yang marak terjadi.
Fenomena politik uang yang dominan dalam pemilihan legislatif baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran dan kritik dari berbagai pihak.
Ketua Umum HMI Cabang Limboto, Mohammad Maskun Nuna, mengkritik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas kurangnya tindakan tegas terhadap praktik kecurangan dalam pemilu.
Ia menilai bahwa Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk memberantas pelanggaran pemilu, belum bekerja secara maksimal.
“Buktinya masih banyak jual beli suara pada pileg kemarin. Terbaru terkait politik uang di pemungutan suara ulang (PSU) kemarin yang masih menimbulkan banyak pertanyaan,” ujar Maskun, Kamis (01/08/2024).
Maskun menyerukan agar Bawaslu di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi tidak ragu memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan pemilu.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Bawaslu tetap ada, namun ia juga menekankan pentingnya mengawasi kinerja Bawaslu agar tetap profesional dan proporsional.
“Beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi pilkada. Tentunya kami berharap Bawaslu lebih aktif lagi untuk memberikan peringatan kepada peserta pemilu,” tambahnya.
Menurut Maskun, pola politik uang kemungkinan besar akan digunakan kembali oleh para kandidat dalam upaya merebut kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan dan tindakan tegas sangat diperlukan.
“Kita semua berharap pemimpin kepala daerah yang lahir dari pemilihan nanti adalah orang yang memiliki dedikasi yang tinggi untuk membangun daerah. Yang memiliki ide ataupun gagasan untuk memajukan daerah,” tutup Maskun.
Kritik ini menekankan pentingnya integritas dalam proses demokrasi dan perlunya upaya lebih serius dari pihak berwenang untuk memastikan pemilu yang bersih dan adil di Provinsi Gorontalo.
(Beju)
