“Bukan yang terkuat yang mampu bertahan, melainkan yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan.”
RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Tantangan terbesar Pemerintah Kabupeten Bone Bolango hari ini tidak hanya sekadar menjalankan program, tetapi juga menemukan cara agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran.
Dalam situasi seperti itu, inovasi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, tetapi menjadi kebutuhan yang menentukan apakah sebuah pemerintahan mampu menjawab harapan masyarakat, atau justru tertinggal oleh perubahan.
Pandangan itulah yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat membuka Bimbingan Teknis dan Workshop Penyusunan Inovasi Daerah di Aula Tolopani Bappeda Litbang Bone Bolango, Selasa (7/7/2026).
Iwan menjelaskan, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Di satu sisi, kemampuan fiskal daerah menghadapi berbagai keterbatasan. Di sisi lain, masyarakat terus menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkualitas.
“Kita tidak boleh berhenti melayani hanya karena alasan anggaran. Justru di situlah inovasi harus hadir sebagai solusi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut bukan sekadar ajakan untuk menciptakan program baru. Tapi lebih dari itu, inovasi dipandang sebagai cara berpikir baru dalam menyelesaikan bebargai macam persoalan.
Sebab, tidak semua masalah harus dijawab dengan anggaran yang besar. Banyak persoalan justru dapat diselesaikan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, kolaborasi antarlembaga, hingga keberanian aparatur untuk keluar dari pola kerja yang selama ini dianggap biasa.
Inovasi Bukan Lagi Pilihan
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, budaya inovasi kini menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong tidak hanya menjalankan rutinitas pemerintahan, tetapi juga melahirkan berbagai terobosan baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Iwan menilai, birokrasi tidak boleh terjebak pada pola kerja yang monoton. Aparatur sipil negara dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama di tengah perkembangan teknologi digital yang bergerak begitu cepat.
Digitalisasi dan Dokumentasi Kinerja
Selain inovasi, Iwan juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, masih banyak ASN yang bekerja dengan baik, tetapi hasil kerjanya tidak terdokumentasi secara optimal sehingga tidak terbaca dalam sistem penilaian kinerja.
Padahal, dokumentasi yang baik bukan hanya menjadi bukti akuntabilitas, tetapi juga menjadi dasar dalam mengukur efektivitas sebuah program maupun kontribusi setiap aparatur.
Digitalisasi, kata Iwan, menjadi salah satu instrumen penting agar setiap capaian kerja dapat tercatat secara lebih objektif, terukur, dan transparan.
Satu Pejabat, Satu Inovasi
Untuk memperkuat budaya inovasi, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bahkan menyiapkan langkah yang lebih progresif.
Inovasi akan dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja organisasi maupun individu ASN.
Bahkan, target yang sebelumnya hanya mendorong satu OPD melahirkan satu inovasi akan ditingkatkan menjadi satu pejabat satu inovasi.
“Kalau setiap pejabat melahirkan satu inovasi setiap tahun, maka akan lahir ratusan solusi untuk menjawab berbagai persoalan daerah,” ujar Iwan.
Gagasan tersebut menunjukkan bahwa inovasi tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab satu instansi tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab setiap pemimpin di lingkungan Pemerintah Bone Bolango.
Semakin banyak inovasi yang lahir, semakin besar pula peluang pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Membangun Budaya, Bukan Sekadar Program
Pada akhirnya, inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar baru.
Sering kali, inovasi lahir dari keberanian memperbaiki cara lama agar menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Iwan mengajak seluruh ASN menjadikan inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar program tahunan atau target administrasi.
Sebab, birokrasi yang mampu bertahan di masa depan, bukanlah birokrasi yang memiliki anggaran terbesar. Melainkan birokrasi yang beradaptasi terhadap perubahan dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat. (Beju)
