Ini Penjelasan Profesor Terkait Pengesahan APBD-P Dan Walk Outnya 16 Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

304

RELATIF.ID, GORONTALO_Pengesahan APBD atau APBD-P itu jalan merealisasikan program pembangunan, yang tentunya bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, Menghalangi atau membatalkan pembahasan APBD jelas akan menimbulkan reaksi dari publik. Karena pembangunan tidak jalan baik.

Pembangunan tidak selamanya berupa infrastruktur. Gaji, honor, tunjangan, pegawai termasuk anggota DPRD termaktup dalam APBD. Sehingga itu, sekalipun DPRD itu haluan politik, tapi tidak semua dihadapi secara politik.

Disatu sisi, pengesahan APBD-P itu sangat urgen, karena waktu realisasi anggaran itu sudah mepet, tinggal 3 bulan.

” Pembahasan APBD itu bentuk keperpihakan anggota DPRD kepada rakyat. Karena mereka duduk di gedung DPRD atas pilihan rakyat. Sehingga jika ada program atau anggaran yang tidak terlalu penting, atau tidak berpihak pada rakyat,itulah yang harus dibela ” ujar Guru besar UNG Prof. Rauf Hatu mencermati walk outnya sejumlah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, dan tidak hadir dalam Paripurna pembahasan APBD-P 2022, Pemerintah Kabupaten Gorontalo beberapa hari lalu.

Sejatinya, momentum pembahasan anggaran inilah, yang harus dijadikan ‘arena’ bagi anggota DPRD. Untuk menunjukan keperpihakan mereka kepada rakyat dengan melakukan perdebatan dengan eksekutif.

Menurut guru besar UNG itu, Sikap walk out, apalagi tidak turut hadir dalam pembahasan APBD-P, jelas satu sikap merugikan. Dan secara politik menurunkan citra anggota DPRD.

“Itu sama saja, anggota DPRD tidak memperjuangkan aspirasi aspirasi konstituen mereka. apalagi saya baca di media, alasan walk out, tidak terkait dengan APBD, tapi masalah lain”,jelas Prof Rauf.

” Bagaimana mereka memperjuangkan aspirasi konstituen mereka. Hadir dan membahas saja tidak, itu sama saja mereka telah setuju dengan APBD P yang disodorkan eksekutif”, tambah Ketua Senat Akademik UNG.

“Aleg mestinya tau, dimana tempatnya menunjukan sikap politik mereka. Pembahasan APBD berbeda dengan melaksanakan pansus,” tegas Prof Rauf.

Dan dirinya cukup menyayangkan sikap para aleg tersebut. Sekalipun ia sendiri tidak menyalahkan, karena itu hak mereka.

“Hanya saya lebih setuju para aleg itu ikut serta, dan lebih fokus ‘menguliti’ dan berdebat program program pemerintah, itu terlihat lebih rasional ketimbang tidak ikut dalam pembahasan APBD.” Tandasnya.(Ay/Relatif.id).

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab