Isu Pergantian Tampuk Pimpinan DPC PPP Kota Gorontalo Dinilai Sesat Dan Hoax

RELATIF.ID – isu yang berkembang saat ini, bahwa telah terjadi pergantian tampuk pimpinan dan kepengurusan ditubuh DPC PPP Kota Gorontalo dinilai sebagai pengadilan sesat dan Hoax semata, karena hingga saat ini pihak Kepengurusan yang dinahkodai oleh Ahmad Monoarfa tidak pernah diundang dan dihadirkan dalam pengadilan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC Kota Gorontalo Ahmad Monoarfa dimana menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima secara langsung hasil keputusan PPP Pusat atau salinan keputusan, terkait adanya pergantian kepengurusan dari PPP Gorontalo.

“Ini merupakan pengadilan sesat karena yang dilaksanakan adalah rapat tertutup, dan saya tidak pernah mengetahui bahwa rapat di Mahkamah Partai itu ads atau tidak ada. Karena saya tidak tidak pernah diundang dalam rapat tersebut,” sesal Ahmad Monoarfa.

Lebih lanjut dikatakan olehnya, dirinya juga sangat menyayangkan dengan pemberitaan-pemberitaan media yang terkesan bahwa ini semua hanya dilakukan secara sepihak, karena adanya rapat secara tertutup dalam melakukan pergantian tanpa menghadirkan dirinya.

Ditegaskan oleh Ahmad Monoarfa, selama masa kepengurusannya, dirinya selalu mematuhi aturan dan melakukan kerja partai, bahkan merupakan salah satu DPC terbaik di Provinsi Gorontalo dari segi Produktivitas, sehingga apa alasannya diganti.

“Kerja-kerja elektoral saya lakukan dan laksanakan. Kalau semisal saya diganti, ini akan menjadi preseden buruk dan membuat trauma bagi orang-orang yang akan masuk PPP. Ini yang harus digaris bawahi, karena bukan saja di Gorontalo tapi seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ditanya soal tanggapan dari PAC dan DPW sendiri terkait hal ini, Ahmad Monoarfa mengungkapkan, bahwa seluruh PAC sampai tingkat Ranting menolak dengan keputusan tersebut, dan akan mengapresiasikan secara tertulis.

Sedangkan langkah yang akan diambil DPW sendiri dikatakan olehnya, tetap mendukung sepenuhnya Ahmad Monoarfa sebagai Ketua DPC Kota Gorontalo, dan dirinya meminta untuk dituangkan secara tertulis. “DPC akan menyiasati isu hoax ini, karena pastinya akan berdampak pada konstituen.

“Kita akan melakukan langkah organisasi yang dianggap penting demi menyelamatkan PPP di Kota Gorontalo, karena kita sudah mulai memasuki tahun politik,” katanya.

Terakhir dikatakan Ahmad Monoarfa bahwa dirinya akan mengambil langkah hukum jika ini benar-benar dilakukan sepihak, karena dirinya tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya, tanpa tahu apa yang menjadi penyebab dan kesalahannya sehingga dirinya tiba-tiba diganti dari ketua DPC PPP Kota Gorontalo.

“Saya juga telah menyiapkan pengacara untuk menggugat keputusan sepihak ini. Dan saya akan menuntut ganti rugi sebesar 100 Miliyar. 90 persen dari tuntutan 100 Milyar tersebut akan saya bagikan ke DPC-DPC seluruh indonesia, untuk kita berjuang bersama,” tandasnya. (Ded)