RELATIF.ID, GORONTALO – Kabar sejumlah mahasiswa ditangkap aparat kepolisian saat menggelar demonstrasi di simpang lima Gorontalo pada Senin (1/9/2025), mendapat perlakuan tak pantas.
Mereka dihukum jalan jongkok oleh aparat, hingga kini belum dipulangkan. Dan kabar keberadaan mereka pun masih gelap.
Dari sejumlah mahasiswa yang ditangkap itu, dua diantaranya: Ketua Umum DPD IMM Gorontalo, Muhammad Arif Hidayatullah Bina, dan Andi Taufik, Mahasiswa IAIN Gorontalo, yang juga kader aktif PMII Gorontalo.
Beberapa rekan-rekan mereka juga mencoba menghubungi, namun tidak mendapat jawaban.
Sehingga, situasi ini menimbulkan reaksi dari sejumlah masyarakat di Gorontalo.
Man’uth Mustamir Ishak, salah satu pemuda Gorontalo menilai, situasi yang harusnya diupayakan aman dan kondusif, justru malah diperkeruh.
Ia menyebut tindakan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat konstitusi, yang menyatakan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tulisan.
“Memaksa aktivis berjalan jongkok bukanlah tindakan penegakan aturan, melainkan penghinaan terang-terangan. Itu bukan disiplin, tapi pelecehan. Bukan ketegasan, melainkan arogansi kekuasaan yang takut pada suara kritis,” ujar Man’uth, Jumat (1/9/2025).
Ia menegaskan, aktivis bukanlah kriminal. Mereka turun ke jalan karena ruang aspirasi ditutup. Perlakuan merendahkan semacam itu, kata Man’uth, justru menunjukkan penguasa lebih senang melihat rakyat tertunduk daripada berpikir kritis.
“Tindakan ini berbahaya. Ia menormalisasi pelecehan, menumbuhkan budaya takut, dan memperlihatkan watak kekuasaan yang anti kritik. Jangan sampai rakyat dipaksa percaya bahwa ‘jalan jongkok’ adalah hal biasa, padahal itu adalah simbol penghinaan yang menampar wajah demokrasi,” tegasnya.
Dengan begitu, Man’uth juga menilai, bahwa siapa pun yang membenarkan praktik semacam itu, sama saja ia sedang melestarikan perendahan martabat manusia.
“Aktivis bisa dipenjara, bisa dipukul, bahkan bisa dibungkam, tapi gagasan yang mereka bawa tak akan pernah mati. Justru semakin mereka ditekan, semakin jelas bahwa ada yang sedang ditutupi oleh kekuasaan,” katanya.
“Maka mari kita tegaskan: jalan jongkok kepada aktivis adalah penghinaan! Itu bukan hukum, bukan keadilan, melainkan wajah telanjang dari kekuasaan yang anti demokrasi,” pungkas Ex. Koordinator BEM Provinsi itu. (Beju)
