Momentum HAN Pemerintah Gorontalo Dan APH Diminta Serius Tangani Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak

64

RELATIF.ID, GORONTALO__Peringati Hari Anak Nasional (HAN) BEM Nusantara provinsi Gorontalo (BEMNUS-GORONTALO) desak pemerintah provinsi agar serius menyikapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gorontalo.

Hal ini di ungkapkan, Abdul Sarif selaku koordinator Isu politik Hukum Dan Ham BEMNUS Gorontalo. Sabtu (23/07/2022).

Bahkan dirinya mengatakan, bahwa Anak merupakan generasi penerus untuk keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga anak wajib di lindungi Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2).

“Bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.” kata Abdul Sarif.

“Oleh karena itu momentum hari anak nasional (HAN) 23 Juli 2022 ini kami BEMNUS Gorontalo mendesak pemerintah provinsi agar serius menyelesaikan polemik kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Gorontalo.” Tegasnya.

Menurutnya, Angka kekerasan di Gorontalo mencapai 4 kasus dalam seminggu yang artinya jika sebulan maka angka ini mencapai 16 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak hal ini bisa terus terjadi bahkan berpotensi mengalami peningkatan kasus jika upaya mencegah tidak dilakukan dengan masif dan tepat.

“Pemerintah provinsi harus hadir untuk melahirkan solusi dari berbagai polemik kekerasan yang terjadi di masyarakat khususnya kekerasan perempuan dan anak mengingat jumlah angka kasus yang makin meningkat ujar”,Ungkapnya.

Baginya, Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan masalah yang cukup sulit di tuntaskan tidak sedikit korban kekerasan yang malu atau bahkan takut untuk melapor ditambah lagi kekerasan ini bisa terjadi di mana saja.

“Pelaku kekerasan tidak saja dilakukan oleh masyarakat biasa, ada juga dari lingkungan keluarga, teman sebaya dan teman kerja, atau bahkan dilakukan oleh oknum aparat.” jelas Abdul Sarif.

“Sehingga perlu adanya sosialisasi, edukasi, pananganan dan pencegahan secara masif dan tepat di seluruh kalangan.” Tambahnya.

Pihaknya berharap, kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) yang sementara menangani kasus kekerasan perempuan dan anak agar ditangani dengan serius dan sesuai prosedur hukum yang berlaku jangan ada pili kasih supremasi hukum harus ditegakkan sesuai asas hukum (Equality before the law) persamaan dimata hukum.

“BEMNUS Gorontalo akan terus mengawal segala bentuk kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.” Tutupnya.(Hendra/Relatif.id).

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab