RELATIF.ID, POHUWATO – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC-PMII) Kabupaten Pohuwato, menggelar unjuk rasa dalam rangka evaluasi 3 (tiga) tahun masa kerja pemerintahan Saipul A Mbuinga – Suharsi Igirisa (SMS).
Unras tersebut diawali dari persimpangan empat block plan perkantoran, kemudian mendatangi sejumlah OPD diantara, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan. Tidak sampai disitu, para kader 9 bintang melawan ini, juga mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato, hingga Kantor Bupati. Kamis, (3/8/2023).
Dalam orasinya, ketua cabang PC-PMII Pohuwato, Taufik Dunggio meneriaki 7 tuntutan diantara polemik Indomaret yang hingga kini disinyalir masih menuai polemik.Tidak sampai disitu, Taufik Dunggio juga menyentil persoalan pembayaran lahan yang berada di kawasan pembangunan bandar udara di Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato.
“Kehadiran Indomaret di Pohuwato berpotensi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi apabila pemerintah tidak tegas dalam menertibkan keberadaan Indomaret itu sendiri. Juga kami menyampaikan, bahwasanya saat ini pembayaran lahan menjadi pembangunan bandara belum juga selesai dengan hari ini,” teriak Taufik dalam orasinya.
Bahkan, Taufik beserta masa aksi lainya mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato dalam rangka menanyakan persoalan laporan hasil keuangan (LHP) tahun anggaran 2021 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“kepala seksi kefarmasian alat kesehatan dinas kesehatan tidak cermat dalam memeriksa batas kadaluarsa obat dan tidak segera mengembalikan obat-obatan dan BMHP yang batas kadaluarsanya sampai 2 tahun sejak diterima. Kondisi ini mengakibatkan 85 jenis persediaan obat dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) yang bernilai 1,2 Milyar berpotensi kadaluarsa,” beber Taufik.
Pun dalam tuntutan itu yang dibacakan Taufik, bahwa direktur Rumah Sakit Bumi Panua (RSBP), dan kepala Puskesmas Marisa maupun Paguat, belum menyusun mekanisme pengelolaan obat-obatan dan BMHP sesuai standar pelayanan kefarmasian rumah sakit dan standar kefarmasian Puskemas.
“Juga kami sampaikan, adanya dugaan proyek pembuatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Pohuwato menghabiskan anggaran 3,5 miliyar dan saat ini diduga tidak berfungsi dengan semestinya,” teriak Taufik seraya menegaskan.
Perlu untuk diketahui, adapun beberapa tuntutan berdasarkan selebaran dibagikan yakni, adanya dugaan proyek ratusan juta pada jembatan penyebrangan tracking wisata mangrove pantai pohon cinta yang diduga hanya dibuat asal-asalan dan saat ini proyek tersebut sudah roboh dan menghalangi para nelayan yang niat mencari ikan.
Kemudian, polemik retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2021. Dan juga adanya informasi bahwa wilayah hutan desa berada di Desa Hulawa yang sejatinya sudah memiliki SK kementerian kehutanan, diduga akan diakuisisi oleh pihak perusahaan Pani Gold Project (PGP).
Perlu untuk diketahui, masa aksi PC-PMII Pohuwato saat mendatangi DPRD Pohuwato, diterima langsung Ketua Komisi III Beni Nento serta didampingi Sekertaris Komisi III, Al-Amin Uduala guna menyampaikan aspirasi yang berlangsung dengan audiensi di ruang rapat DPRD Pohuwato.
Pada saat masa aksi menyampaikan aspirasi di Dinas Perhubungan, diterima langsung oleh kepala dinas Perhubungan, Hikman Katohidar.
Untuk di Kantor Bupati sendiri, PC-PMII Pohuwato diterima langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar Datau, serta didampingi kadis Perindagkop, Ibrahim Kiraman, Kadis Disparpora, Rusmiati Pakaya, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Pohuwato.
Pewarta : Guslan Kaco
