RELATIF.ID, NASIONAL – Pemerintah saat ini tengah menargetkan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan, terutama di tingkat desa.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menyampaikan gagasannya dalam pertemuan bersama Kementerian Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh Menteri Budi Arie Setiadi pada Kamis, 10 Juli 2025.
Pada saat itu, Rachmat menawarkan pendekatan pengembangan KMP yang berbasis pada kearifan lokal. Bagi dia, penerapan konteks lokal dalam pengelolaan koperasi akan memberikan relevansi nyata terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat di tiap daerah.
“Pendekatan seragam tidak akan efektif. Tiap desa punya karakteristik dan potensi yang berbeda,” ujar Rachmat.
Ia menegaskan pentingnya menyesuaikan setiap KMP dengan potensi unggulan lokal, seperti produk penghasil kacang tanah.
“Di desa penghasil kacang tanah dan olahan produknya, maka koperasi harus berperan mendukung rantai usaha tersebut,” tambahnya.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Gorontalo, Rachmat pun mencontohkan banyaknya desa di wilayahnya yang memiliki identitas usaha yang spesifik.
“Ini harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan dan peluang ekonomi di tiap wilayah sangat beragam.
“Di satu daerah mungkin cocok untuk pengembangan produk olahan pisang, sementara di wilayah lain lebih tepat membangun usaha air kemasan karena keterbatasan akses air tanah,” paparnya.
Lebih lanjut, Rachmat menyatakan bahwa pembentukan koperasi tidak bisa dilakukan secara serampangan. Oleh sebab itu, kata dia, butuh dukungan lintas kementerian agar koperasi dapat bertahan dan berkembang.
“Tidak bisa asal bentuk koperasi, lalu dilepas begitu saja. Butuh dukungan lintas kementerian agar koperasi dapat bertahan dan berkembang,” tegasnya.
Disamping itu, Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar-lembaga, termasuk dalam pengadaan air bawah tanah yang memerlukan sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurutnya, keberhasilan KMP akan sangat ditentukan oleh ekosistem pendukungnya, bukan hanya oleh Kementerian Koperasi semata.
Pengalaman Rachmat dalam mengelola koperasi karyawan di lingkungan Gobel Group maupun koperasi masyarakat di Gorontalo menjadi dasar pandangannya tersebut.
“Kami tidak hanya membantu permodalan, tapi juga menciptakan ekosistem usaha, misalnya menyediakan bengkel traktor bagi petani,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pengembangan koperasi bukan hal yang mudah karena memerlukan kesadaran kolektif dan sinergi dari berbagai pihak.
“Koperasi itu tumbuh dari semangat gotong royong. Harus dibangun dari bawah, bukan sekadar kebijakan dari atas. Pemerintah wajib hadir, tapi tetap menghargai kebutuhan dan dinamika masyarakat,” tandasnya. (Beju)
Sumber: intervensi.com
