RELATIF.ID, GORONTALO – Sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menunjukkan karakter kepemimpinan yang cepat, tepat, dan visioner. Ibarat kendaraan yang baru dihidupkan, Gusnar langsung memasukkan “gigi satu” pada mesin birokrasi pemerintahan. Ini mencerminkan kesiapannya memacu roda pembangunan sejak hari pertama memimpin.
Langkah konkret dan progresif tampak dari intensitas komunikasi serta koordinasi yang ia bangun bersama pemerintah pusat. Dalam catatan penulis, Gusnar telah menggelar serangkaian pertemuan strategis dengan sejumlah pemangku kebijakan nasional. Ia tercatat telah bertemu langsung dengan para menteri, seperti:
- Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
- Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi
- Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan
- Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman
- Menteri PUPR, Dody Hanggodo
- Menteri Dalam Negeri
- Pimpinan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, hingga
- Ketua Umum PBNU
Pertemuan-pertemuan ini bukan seremoni belaka, melainkan forum substantif yang memperlihatkan keseriusan Gubernur Gorontalo dalam mengidentifikasi dan memperjuangkan kepentingan strategis daerah. Isu-isu seperti usulan embarkasi haji, hilirisasi jagung dan sumber daya alam, serta penguatan sektor kelautan menjadi agenda utama dalam diplomasi pembangunan tersebut.
Yang menarik, hampir setiap kunjungan ke kementerian selalu melibatkan para bupati dan wali kota. Ini mencerminkan semangat kolaboratif lintas level pemerintahan, yang dalam teori Governmental Politics Model oleh Graham Allison (1971) disebut sebagai pendekatan kolaboratif dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan yang baik tak hanya bermodal visi personal, tetapi juga kemampuan mengintegrasikan aktor-aktor lain dalam sistem pemerintahan untuk menghasilkan sinergi.
Gusnar tampaknya berhasil menanggalkan ego sektoral dan membangun keselarasan di antara para pemangku kebijakan lokal. Kebiasaan membawa kepala daerah dalam forum pusat menggambarkan prinsip “bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk Gorontalo.” Pendekatan ini sejalan dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya dialog langsung, kepercayaan, serta keselarasan kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat.
Dari pengamatan dan analisis penulis, pola kepemimpinan kolaboratif ini menciptakan optimisme baru di masyarakat. Di sektor pertanian, misalnya, ada indikasi bahwa persoalan harga jagung dan mekanisme serapan Bulog akan menemukan solusi yang lebih sistemik. Di sektor pertambangan, Gusnar memfasilitasi kompromi yang adil antara perusahaan besar dan penambang rakyat—di mana aktivitas lokal tetap mendapatkan ruang legal dan aman. Sementara di sektor perikanan, lahir gagasan inovatif seperti pengembangan taksi laut berbasis komunitas nelayan, untuk memperkuat ekonomi pesisir dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.
Visi Gusnar tak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kemandirian dan keadilan ekonomi.
Kinerja birokrasi di bawah kepemimpinannya pun menunjukkan hasil positif. Provinsi Gorontalo kini menempati peringkat keempat nasional sebagai daerah dengan pendapatan tertinggi, dan masuk dalam 10 besar realisasi anggaran terbaik. Gorontalo juga kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Namun demikian, semua capaian ini butuh konsistensi dan komitmen kolektif. Ancaman terbesar terhadap keberlanjutan keberhasilan ini adalah munculnya ego sektoral—apa yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai fenomena “raja-raja kecil” di tingkat daerah. Jika kepala daerah hanya fokus pada pencitraan pribadi atau kekuasaan lokal, fragmentasi kebijakan akan sulit dihindari dan rakyat yang akan dirugikan.
Perjalanan Gusnar baru memasuki babak awal. Masih terlalu dini untuk memberi penilaian komprehensif. Tantangan internal pun tak kalah besar. Masih terdapat pimpinan OPD yang belum mampu membaca arah pikir gubernur, yang abai terhadap dinamika sosial, lamban dalam bekerja, dan gagal menerjemahkan visi besar pasangan GAS.
Tanpa perangkat birokrasi yang responsif dan progresif, visi Gusnar akan menghadapi hambatan serius. Maka, penyegaran terhadap OPD yang stagnan perlu segera dilakukan. Hanya dengan tim yang solid, kompak, dan memiliki semangat kerja tinggi, program-program besar untuk Gorontalo bisa diwujudkan secara nyata.
