Sebut Kontraktor Lokal Tidak Memiliki Modal, Bupati Gorontalo Dinilai Diskreditkan Pengusaha

494

RELATIF.ID, GORONTALO__Ratusan masa aksi yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Jasa Konstruksi Kabupaten Gorontalo gelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Gorontalo, Selasa (01/03/2022).

Masa aksi yang mengawali orasinya di bawah pakaya tower Limboto ini meminta, Pemerintah Kabupaten Gorontalo bayarkan tagihan terkait pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

Di Kabupaten Gorontalo sendiri sudah ada beberapa pekerjaan yang biayai melalui dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah selesai dikerjakan namun belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Masa aksi di depan kantor Bupati Gorontalo menyampaikan tuntutannya.

Dalam orasinya, Ramli Mapo mendesak Pemerintah Kabupaten Gorontalo bayarkan tagihan atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan.

“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo selesaikan pembayaran yang sudah kami ajukan, kami ini sudah bekerja”,ujar Ramli.

Pengusaha muda di Gorontalo ini menyayangkan pernyataan Bupati Gorontalo yang menyebut pengusaha lokal jika tidak memiliki modal lebih baik jadi petani jagung.

“Siapa bilang kami kontraktor lokal tidak memiliki modal, di Kabupaten Gorontalo ini dari awal prosesnya tender kami sudah mengeluarkan dana apa perlu datanya saya umbar ke publik. Pernyataan Bupati ini merupakan pembunuhan karakter bagi kami yang membangun di daerah”,tegas Ramli.

“Pemerintah Daerah itu mitra kami dalam merealisasikan pembangunan di Daerah, tetapi dengan pernyataan Bupati ini merupakan penzoliman karena telah merendahkan kami para pengusaha. Olehnya kami meminta Bupati minta maaf pada seluruh pengusaha lokal atas pernyataannya itu”,sambung Ramli.

Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Rahmat Doni Lahati menyampaikan, akan segera membayarkan tagihan dari para pengusaha.

“Kami sampaikan semua dokumen sudah memenuhi ketentuan dan kesepakatan TAPD, hari ini kami akan mengubah Perkada dan ini akan selesai satu hari setelah itu masih di usulkan ke Pemerintah Provinsi ini juga akan kami kawal seperti perintah Bupati”,Jelasnya.

Asisten I Setda Kabupaten Gorontalo, Rahmat Doni Lahati saat menjawab tuntutan masa aksi.

Senada dengan, Asisten I, PLT Kepala Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan meminta agar tuntutan terkait pembayaran di sudahi karena akan dilakukan pembayaran.

“Begitu selesai PERKADA ini semua anggaran sesuai SP2D itu yang akan kami cairkan, Saya harap masalah terkait PEN ini kita sudahi saja karena dalam waktu dekat kita akan lakukan pembayarannya”,pinta Hariyanto.(Win/Relatif.id).

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab