RELATIF.ID, GORONTALO – Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Limboto menggelar sosialisasi tatap muka dengan puluhan mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, bertempat di Sekretariat HMI-KAHMI Kecamatan Limboto, Rabu (16/10/2024).
Anggota PPK Limboto, Divisi SDM, Sosialisasi, dan Partisipasi Masyarakat, Hardiman Tolinggi, menyampaikan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan. Sebab, mengingat Pilkada serentak 2024 merupakan bagian dari proses pemilihan yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Gorontalo.
“Pilkada serentak ini tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo, tetapi juga di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Gorontalo berkewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai tahapan-tahapan pelaksanaannya kepada masyarakat, terutama pemilih pemula,” ujar Hardiman.
Ia menjelaskan, bahwa Pilkada serentak ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Pilkada yang telah mengalami beberapa kali perubahan.
Sebelumnya, Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) juga telah sukses dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024.
“Ini merupakan Pilkada serentak pertama, setelah sebelumnya kita melaksanakan Pileg dan Pilpres pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia,” tambah Hardiman.
Dalam kesempatan tersebut, Hardiman juga menyoroti pentingnya peran pemilih muda dalam menentukan masa depan daerah.
“Masa depan daerah ini ada di tangan pemilih, terutama pemilih pemula. Kami berharap teman-teman tidak hanya menyerap informasi ini, tetapi juga menyebarkannya kepada masyarakat luas. Pada 27 November 2024, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak,” ungkapnya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gorontalo, Jefri Polinggapo, yang turut hadir sebagai narasumber, mengatakan, kesadaran politik dikalangan pemilih pemula masih cenderung labil.
Menurutnya, pemilih pemula sering kali masuk dalam kategori unstable voters, karena belum memiliki ideologi politik yang kuat dan mudah terpengaruh lingkungan sekitar.
“Namun, patut dicatat bahwa pemilih pemula cenderung lebih bersih dari pragmatisme politik karena mereka tidak tergolong partisan,” jelas Jefri.
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, Jefri menyarankan KPU melalui PPK untuk lebih aktif dalam menggunakan media sosial sebagai platform sosialisasi, mengingat generasi Z sangat akrab dengan teknologi digital.
“Media sosial adalah salah satu strategi sosialisasi yang paling efektif untuk menggaet generasi Z sebagai pemilih pemula,” tambahnya.
Selain itu, Jefri juga menyarankan agar KPU memperkuat koordinasi dengan pihak desa dengan mengintegrasikan data kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini, kata dia, akan membantu dalam menciptakan proses demokrasi yang lebih akurat dan berintegritas.
“Integrasi data kependudukan akan membantu memastikan partisipasi yang lebih maksimal dan data yang lebih akurat, sehingga demokrasi bisa terlaksana dengan jujur dan adil,” tutup Jefri.
Pewarta: Beju
