BEM Universitas Gorontalo Desak Pemerintah Batalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022

106

RELATIF.ID, GORONTALO__Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menuai beragam respons dari berbagai pihak, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gorontalo (UG), Minggu (20/02/2022).

Seperti halnya yang di utarakan, Sekretaris Jenderal BEM UG, Man’uth M. Ishak menilai Permenaker tersebut belum tepat, ditengah situasi kelumpuhan ekonomi akibat resesi covid-19 yang menyerang segala sendi kehidupan harusnya pemerintah melakukan upaya pemulihan bukan justru membuat aturan yang mendzolimi kaum pekerja.

“Pemerintah jangan semena – mena menahan hak pekerja! ditengah resesi Covid yang melumpuhkan segala sendi kehidupan termasuk banyak korban PHK, yang membutuhkan dana JHT miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup, justru didzolimi dengan aturan tersebut”. Ujarnya.

Menurutnya, Banyak pekerja yang di-PHK tanpa mendapatkan pesangon, apalagi dipaksa untuk mengundurkan diri dari perusahaan.
“Harusnya pemerintah hadir untuk menyelasikan persoalan ini bukan justru menuai polemik baru yang menimbulkan keresahan. para pekerja tersebut sangat bergantung pada JHT yang sudah menjadi haknya.”ungkap Man’uth

Dirinya mendesak pemerintah untuk membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) ini.

“Aturan ini merugikan para pekerja karena hak JHT merupakan milik pekerja dan pemberi kerja bukan pemerintah”,pinta Man’uth.(Hendra/Relatif.id).

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab