RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Rabu (9/9/2026).
Diketahui, kunjungan kerja (Kunker) itu dilakukan untuk mempelajari strategi mitigasi dan penanganan bencana, khususnya dalam menghadapi dampak kekeringan akibat kemarau panjang.
Rombongan DPRD Kabupaten Minahasa dipimpin Ketua Tim, Franky Waloyan, SE. Kedatangan rombongan tersebut diterima langsung Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Bone Bolango, Achriel Y. Babyonggo, bersama jajaran pejabat dan staf BPBD.
Dalam pertemuan itu, Franky Waloyan menggali sejumlah langkah konkret yang dilakukan BPBD Bone Bolango dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan, terutama terkait pemenuhan kebutuhan air bersih.
Menanggapi hal itu, Achriel Y. Babyonggo menjelaskan bahwa, penanganan krisis air bersih dilakukan berdasarkan data dan laporan cepat dari lapangan.
Prosesnya diawali dengan verifikasi surat permohonan resmi dari pemerintah desa atau kelurahan, yang memuat data wilayah dan jumlah warga yang terdampak krisis air bersih.
Menurut Achriel, keterbatasan armada tangki air membuat BPBD menerapkan sistem rotasi berdasarkan skala prioritas.
Langkah ini dinilai agar distribusi air bersih dapat menjangkau masyarakat terdampak secara merata.
Selain mengandalkan armada BPBD, pihaknya juga membangun kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bone Bolango untuk menambah dukungan armada tangki dan pasokan air.
Berdasarkan data BPBD Bone Bolango, dampak kekeringan telah dirasakan masyarakat di 12 kecamatan yang mencakup 28 desa/kelurahan, dengan total 1.763 kepala keluarga atau 6.846 jiwa yang terdampak kondisi tersebut.
Selain membahas strategi teknis penanganan kekeringan, pertemuan juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antardaerah dalam menghadapi bencana.
Achriel berharap, komunikasi dan sinergi antar BPBD dapat terus dibangun tanpa dibatasi oleh wilayah administratif.
“Koordinasi antar-BPBD yang lancar dan solid menjadi kunci utama kecepatan respons serta keberhasilan manajemen penanggulangan bencana di Indonesia secara menyeluruh,” tegas Achriel.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Kabupaten Minahasa dalam menyusun kebijakan, memperkuat fungsi pengawasan, serta mendorong dukungan anggaran dan regulasi daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana secara berkelanjutan. (Beju)
