Mendagri Instruksikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan di 7 Provinsi

82

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan para Gubernur dan Bupati atau Walikota untuk melakukan pengendalian penyebaran pandemi Covid-19 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tertanggal 6 Januari 2021.

Instruksi Mendagri tersebut dikhususkan kepada 7 provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali untuk mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19.

Lebih rincinya, Mendagri juga menginstruksikan ke beberapa daerah di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Bandung Raya. Kemudian untuk Banten diprioritaskan wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Untuk Jawa Tengah yakni Semarang Raya, Banyumas Rayam Surakarta dan sekitarnya. Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo. Daerah Jawa Timur yaitu Surabaya Raya dan Malang Raya. Terakhir, Bali dengan wilayah Kabupaten Badung serta Kota Denpasar dan sekitarnya.

Mendagri memberlakukan pembatasan tempat kerja dengan menerapkan sistem Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen dengan memperketat pemberlakuan protokol kesehatan, selain itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring.

Sementara untuk sektor penting untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Kemudian, untuk kegiatan restoran hanya 25 persen untuk layanan makan di tempat, namun layanan pesan-antar atau dibawa pulang tetap diizinkan dengan jam operasional restoran. Pusat perbelanjaan hanya boleh beroperasi hingga Pukul 19.00 WIB.

Lebih lanjut untuk kegiatan konstruksi tetap beroperasi 100 persen sementara untuk tempat ibadah hanya dilaksanakan dengan kapasitas sebesar 50 persen. Pemberlakuan instrikusi ini terhadap provinsi tersebut memenuhi unsur di mana kematian di atas rata-rata tingkat nasional, kesembuhan di bawah rata-rata tingkat nasional, kasus aktif di atas rata-rata kasus aktif nasional, dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Instruksi ini mulai berlaku sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021 dan diharapkan para kepala daerah dapat melakukan pembatasan serta upaya lain yang diperlukan hingga membentuk Peraturan Kepala Daerah dan penerapan sanksi. “Kepada gubernur dan bupati/wali kota pada daerah-daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan sebagaimana pada diktum kesatu, tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19,” bunyi Instruksi Mendagri tersebut.

Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk mengoptimalkan kembali posko satgas Covid-19 mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa. Serta berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan Satpol PP, Polri, dan melibatkan TNI. ______SB.K

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab