RELATIF.ID, GORONTALO__Sekretaris Gapensi Kabupaten Gorontalo, Ramli Mapo kembali angkat bicara tanggapi aksi dari Muallim Bahar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 17 April 2023.
Namun rupanya, aksi unjuk rasa ini dibatalkan sehingga dengan begitu, Ramli menyampaikan terimakasih kepada Muallim Bahar yang telah membatalkan aksinya tersebut.
“Karna kalau aksinya kembali dilaksanakan pasti urusannya akan jadi panjang. Karena beberapa organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat sudah bersiap menghadang apa yang sudah di rencanakan seperti pada tentatif yang sudah beredar luas dikalangan masyarakat Gorontalo”, tegas Ramli.
Dirinya menyarankan, agar masalah yang dituntut Muallim Bahar diselesaikan dengan baik dengan pihak-pihak yang menjadi objek tuntutannya.
“Sesama pentolan aktivis saya pribadi menyarankan agar permasalahan yang di alami oleh pak Muallim Bahar, alangkah baiknya di selesaikan secara pribadi dengan orang-orang yang bersangkutan”, ujar Ramli.
” Jangan bawah bawah nama daerah, jujur dalam kondisi bagaimana pun kami atas nama rakyat tetap akan menjaga kehormatan daerah kami. Beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada di dalamnya. Terlepas dari praktek-praktek yang melanggar kaidah atau kode etik penyelenggara pemerintahan, tapi sepanjang itu tidak dilakukan dalam masa tugas saya minta jangan dibawa kedalam rumah tangga kami di Kabupaten Gorontalo”, Tambahnya.
Mantan presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhamadiyah Gorontalo itu mengapresiasi jajaran Kepolisian, Kesbangpol yang tengah menjaga stabilitas daerah dengan terus melakukan koordinasi persuasif.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran pengamanan baik dari Polda, Polres dan Kesbangpol yang terus berkoordinasi dengan kami. Semoga ke depan kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi”, ucap Ramli.
Pihaknya, berharap pada pemerintah daerah agar menuntaskan apa yang menjadi tuntutan Muallim Bahar agar tidak mengganggu konsentrasi dalam mendorong dan menjalankan pembangunan di Kabupaten Gorontalo.
“Walaupun kami kritis di dalam mengontrol roda pemerintahan dan jalannya pembangunan yang ada di daerah tapi kami sadar juga memiliki tanggung jawab moril untuk menjaga Daerah ini dari gangguan atau ancaman dari luar”, Ungkapnya.(Win/Relatif.id).
