RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kali ini, upaya itu diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Implementasi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Tahun 2026 yang digelar di Hotel Dumhil, Kota Gorontalo, Selasa (30/6/2026).
Diketahui, bimbingan teknis ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa. Dan diikuti oleh seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan budaya integritas, serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Iwan menegaskan bahwa IEPK dan MRI bukan sekadar instrumen penilaian administratif, tapi juga cerminan indikator kualitas tata kelola pemerintahan.
“Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Manajemen Risiko Indeks merupakan parameter penting yang memberikan kontribusi besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah,” kata Iwan.
Ia mengungkapkan, penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat adanya sejumlah parameter baru. Sehingga, kondisi itu menyebabkan banyak pemerintah daerah mengalami penurunan tingkat maturitas SPIP, termasuk daerah yang sebelumnya berada pada level lebih tinggi.
Meski demikian, kata Iwan, perubahan parameter penilaian itu tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan semangat melakukan pembenahan.
“Yang sudah baik harus dijaga dan dipertahankan. Jangan sampai capaian yang berhasil ditingkatkan selama 2024 dan 2025 justru mengalami penurunan. Seluruh indikator yang telah membaik harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Disisi lain, sejumlah indikator reformasi birokrasi di Kabupaten Bone Bolango menunjukkan tren positif. Indeks Reformasi Birokrasi kini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, sementara Indeks Akuntabilitas Kinerja juga terus bergerak menuju target yang lebih baik.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta serius menindaklanjuti berbagai agenda evaluasi, mulai dari evaluasi akuntabilitas kinerja, indeks digitalisasi pemerintahan, hingga evaluasi kelembagaan.
Iwan juga menekankan bahwa penguatan pengendalian korupsi dan manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh unsur organisasi, bukan hanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat.
Menurutnya, pimpinan perangkat daerah merupakan pemilik risiko sehingga harus memahami potensi risiko, strategi mitigasi, serta langkah pengendalian terhadap setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
Oleh karena itu, Sekda meminta setiap perangkat daerah menjadikan manajemen risiko sebagai budaya kerja, memperkuat fungsi pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung program pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan SPIP.
Di tengah kebijakan efisiensi dan keterbatasan anggaran, Iwan mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah tetap menjaga semangat bekerja dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
“Di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran, kita tetap harus berbuat yang terbaik. Kita harus menjaga apa yang sudah baik dan membenahi apa yang masih perlu diperbaiki. Seluruh upaya ini bermuara pada terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Selain itu, Iwan juga turut menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, yang terus memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam memperkuat pengendalian korupsi dan penerapan manajemen risiko.
Ia optimistis, melalui sinergi seluruh perangkat daerah serta pendampingan yang berkelanjutan, kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango akan semakin meningkat sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. (Beju)
