Pemkab Gorontalo Akan Rancang Perbup Standarisasi Gaji Guru Paud Dan TK

219

RELATIF.ID, GORONTALO__Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berencana akan membuat Perbup terkait standarisasi gaji atau honor bagi tenaga pendidik terutama guru PAUD.

“Saya sudah meminta kepada Dikbud dan PGRI kita akan membuat perbup bagaimana melakukan standarisasi gaji terutama guru – guru PAUD yang diserahkan kepada desa,” ujar Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo ditemui usai kegiatan silaturahim bersama PGRI, Pramuka dan Persatuan Bola Voly Kabupaten Gorontalo, Jumat (13/05/2022) di pendopo rumah dinas Bupati Gorontalo.

Nelson Pomalingo (tengah) saat di wawancarai awak media didampingi ketua TP-PKK, Fory Naway (kanan) dan Sekretaris Daerah, Roni Sampir (kiri).

Dirinya mengatakan, Dana Desa dan dana ADD akan diatur tentunya berdasarkan juknis dari pusat, Kita ditingkat daerah, dengan otonom daerah kita buat peraturan.

“Kita sudah sepakat namanya PAUD dan TK Desa yang membiayai. Kalau SD dan SMP di tingkat Kabupaten dan SLTA tingkat Provinsi dan perguruan tinggi tingkat Nasional,”ungkap Nelson.

“Jadi, dari desa sampai nasional saling membiayai kita, Bukan berarti melepas tangan. Kami juga memberikan kontribusi membangun PAUD dan TK tersebut,” Sambung Nelson.

Alasan ini diperhatikan, Karena bagi Nelson TK dan PAUD adalah sekolah dasar membuka otak anak -anak.

” Kita melihat disetiap desa sampai saat ini belum sama, karena itu kita ingin ada standarisasi. Minimal 1 juta- 1,5 juta. Kalau dimungkinkan standar regional, kenapa tidak,”Katanya.

“Kita berharap, Minimal dilakukan segera pada perubahan APBD Desa,” Tandas Nelson.

Terpisah, Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo, Fory Naway menerangkan bahwa selama ini problem ditingkat bawah adalah tuntutan gaji guru yang tidak sama.

Tapi, agar sama pelaksanaanya serta tidak menimbulkan kecemburuan, dirinya berharap kepada kepala desa sebagai pengambil kebijakan standarisasi disesuaikan dengan starata pendidikan.

“Mungkin kalau SI tidak bisa sama dengan Guru yang lulusan SMA atau SMK. sehingga ini menjadi bahan pertimbangan Pak Bupati,” terang Fory Naway.

Guru besar tetap UNG itu menambahkan, Pelaksanaan perbup lebih cepat direalisasikan pada anggran perubahan agar leluasa desa dan pemdes.

“Kami dari PGRI tentunya mendukung dan mendorong ini termasuk memberikan informasi dengan klaster-klaster tadi sehingga juga ada pemertaaan secara menyeluruh melalui strata pendidikan,” tambah Fory.

Ia pun berharap, jika ini secepatnya terealisasi diharapkan menjadi support dan semangat untuk meningkatkan kinerja para guru termasuk meningkatkan produktivitas kerja.(Win/Relatif.id).

You might also like
Verification: 436f61bca2cedeab