RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus memperkuat sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN) melalui penataan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, menegaskan bahwa, jabatan fungsional kini menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan ASN.
Menurutnya, pola pengembangan karier aparatur tidak lagi hanya bertumpu pada jabatan struktural atau manajerial, tetapi juga pada jabatan fungsional yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi.
“Pejabat fungsional merupakan pilar penting dalam pengelolaan dan penataan manajemen ASN. Pola karier kita sekarang jauh lebih dinamis. Tidak hanya bertumpu pada jabatan manajerial, tetapi juga pada jabatan nonmanajerial yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional dan pelaksana,” ujar Iwan Mustapa saat membuka kegiatan Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026 di Aula Tolopani Bappeda Litbang, Kamis (9/7/2026).
Iwan menjelaskan, Analis SDM Aparatur memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh proses manajemen kepegawaian berjalan secara profesional. Mulai dari pemetaan kebutuhan pegawai, penyusunan formasi, pengembangan kompetensi dan karier ASN, hingga pengelolaan masa purnatugas.
Karena itu, penyusunan kebutuhan jabatan fungsional harus dilakukan secara cermat, berbasis kebutuhan organisasi, dan disusun secara terukur agar mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif, profesional, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Ia juga mengapresiasi langkah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone Bolango yang mulai melakukan penataan berbagai jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, upaya tersebut perlu diperluas ke bidang-bidang lain seperti perencanaan, keuangan, organisasi, dan tata laksana agar potensi aparatur dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Masih banyak tenaga kita yang sebenarnya dapat diakomodasi ke dalam jabatan fungsional. Karena itu, perangkat daerah pengampu harus proaktif berkoordinasi dengan kementerian teknis agar proses penataan ini berjalan lebih maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, Iwan menilai jabatan fungsional tidak hanya menjadi kebutuhan organisasi, tetapi juga membuka ruang pengembangan karier yang lebih luas bagi ASN. Paradigma tersebut diharapkan mampu mendorong aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang keahliannya.
“Kita ingin seluruh pengelola kepegawaian terus bersemangat melakukan penataan ASN. Dengan manajemen SDM yang semakin baik, kita akan memiliki birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (Beju)
