RELATIF.ID, KABUPATEN GORONTALO__Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo kembali memanas dengan munculnya 6 (enam) fraksi meminta pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo lakukan Hak Interpelasi pada Bupati Gorontalo.
Enam (06) fraksi yang mendorong Hak Interpelasi masing-masing adalah fraksi, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, PDIP, dan fraksi gabungan Hanura-Gerindra. Tersisa dua (02) fraksi Golkar dan PPP yang belum menyatakan sikap untuk mendukung Interpelasi.
“Bagi kami beberapa fraksi yang sudah berdiskusi ini ada enam fraksi tadi perwakilan yang ada terkait hak interflasi yang akan kami sudah mengajukan ke pimpinan, tentu ini akan melewati beberapa proses tahapan yang di atur dalam tata tertib kita, sehingga ini perlu ada pembicaraan khusus,” ujar perwakilan enam fraksi, Eman Mangopa, Kamis (16/09/2021).
Menurutnya, apa yang dilakukan itu untuk mempertanyakan beberapa hal yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo seperti halnya dana Hibah KONI serta keterlambatan untuk pengajuan KUA PPAS.
“Tetapi, melihat semangat teman-teman fraksi yang mendesak ini sangat serius karena beberapa hal yang di rasa harus di minta penjelasan dari bupati terkait misalnya soal, dana hibah koni yang dalam penganggaran itu tidak sesuai. Misalnya yang disetujui oleh badan anggaran pada saat itu hanya satu miliar dan setelah hasil evaluasi gubernur pun satu miliar tapi setelah penjabaran APBD 2020 itu menjadi 1.5 miliar itu yang pertama soal hibah koni”, jelas Eman
“Jadi ada beberapa yang kami akan tanyakan di dalam interflasi nanti termasuk tahapan pengajuan APBD baik APBD induk maupun APBD perubahan hingga saat ini satupun dari kedua yang harus mereka harus ajukan hingga saat ini belum, ini ada apa?!,” Sambungnya
” Artinya dengan terlambatnya itu pemerintah daerah sudah menyalahi beberapa tahapan yang itu diamanatkan dalam regulasi yang ada, sehingganya melalui kesempatan yang ada yakni interflasi ini nantinya akan terungkap apa yang membuat KUA PPAS sampai hari ini belum ada, walaupun hari ini akan di antar tetap kami akan pertanyakan itu. Karena ini sudah melewati batas yang ditentukan oleh aturan yang ada. Sementara dua hal ini yang akan kami tanyakan sehingganya bagi kami di beberapa fraksi yang mengajukan ini akan mendesak ketua DPRD dan pimpinan untuk ini harus di seriusi lewat interflasi,” Lanjut Eman
Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, jika pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo tidak mengindahkan usulan mereka maka akan mengambil langkah seperti mosi tidak percaya dan melaporkan ke Badan Kehormatan Dewan.
“Kalau ini tidak dilakukan oleh pimpinan dan tidak memfasilitasi ini kami akan melakukan gerakan lain seperti mosi tidak percaya juga kami akan laporkan ke Badan Kehormatan (BK) untuk pimpinan bisa di proses disana, karena usulan ini sudah menjadi keinginan 6 fraksi yang menyatakan keinginan untuk melakukan interflasi dan 6 fraksi ini sudah bicara bahkan yang belum hadir ketuanya sudah ditelepon dihadapan kami kami ketuanya siap juga dikuatkan dengan perwakilan fraksinya,” tegas Eman Mangopa
Dirinya berharap ini bukan hanya 6 fraksi tapi juga seluruh fraksi yang ada di DPRD karena ini sudah muncul di permukaan dan kalau ini tidak disikapi oleh lembaga ini termasuk juga dua fraksi, Golkar dan PPP ada apa dibelakang itu.
” Kalau misalnya masalah KUA PPAS baik perubahan dan induk tidak ada hingga saat ini juga dua fraksi itu tidak mendukung ada apa sebenarnya, berarti PPP dan Golkar termasuk di dalam menghambat serta memperlambat KUA PPAS itu diajukan. Jadi kami harap bukan hanya 6 fraksi tapi utuh seluruh anggota DPRD menyuarakan ini untuk kita gelar hak interflasi,” Harapnya.(Win/Relatif.id)
