Pajak Burung Walet Mulai Disosialisasikan Guna Menunjang PAD

Kabgor,- Pemerintah Kabupaten Gorontalo tahun ini akan memberlakukan pajak sarang burung walet, Peluang ini seperti yang tertuang melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2020. Namun sebelum penerapan secara menyeluruh, Perda mulai disosialisasikan Rabu (10/03/2021).

Melalui sosialisasi ini sekiranya ada 100 pengusaha sarang burung walet diberikan pemahaman dengan adanya pajak khusus ini.

Melalui kesempatan ini, Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Hendra S. Hemeto memaparkan, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah masih sangat tinggi. Karena itulah pemerintah terus mendorong kemandirian daerah, dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi pajak.

Oleh karena itu, kata Hendra potensi penerimaan pajak di Kabupaten Gorontalo cukup menjanjikan, Karena itu Pemda harus optimalkan potensi ini. Karena PAD yang telah dikumpul pemerintah nantinya akan diperuntukkan untuk membiayai pelayan pada masyarakat, dan juga kesejahteraan rakyat.

“ Intinya PAD yang kita dapatkan itu semata-semata untuk melayani masyarakat,” katanya

Dirinya menegaskan, Untuk meningkatkan pajak ini butuh ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan melihat potensi objek pajak.

” Salah satunya lewat usaha sarang walet ini. Tercatat ada 288 orang pengelola sarang walet di 18 kecamatan di Kabupaten Gorontalo “. tegas Hendra

Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Roswati Lasimpala menjelaskan sosialisasi ini didasarkan pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009 terkait pajak dan retribusi daerah, Perda nomor 55 tahun 2016 ketentuan umum dan tata cara memungutkan pajak daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Perda nomor 8 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran tahun 2021, dan peraturan Bupati nomor 48 tahun 2020 tentang penjabatan pendapatan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021.

“ Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman pada pengusaha tentang pajak daerah, kedua agar pemilik pengusaha sarang burung walet mengetahui pelaksanaan sarang burung walet, serta meningkatkan kepatuhan dan kejujuran pengusaha untuk wajib pajak,” jelas Roswati (Win)