RELATIF.ID, BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terus berkomitmen dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Namun, di balik upaya itu, masih terdapat tiga persoalan mendasar yang harus ditangani secara serius, yakni perkawinan anak, pekerja anak, dan anak tidak sekolah (ATS).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo, Kamis (2/7/2026).
Rapat Koordinasi ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Suwawa dan Dinas Sosial P3APPKB Kabupaten Bone Bolango, terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Tahun 2026.
Iwan mengatakan, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari pemenuhan hak-hak anak.
Sebab, kata dia, anak merupakan aset bangsa yang akan menentukan kualitas Indonesia pada masa mendatang.
“Anak adalah aset terbesar bangsa sekaligus penentu masa depan kita semua. Karena itu, pemenuhan hak-hak dasar anak merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan bersama,” ujarnya.
Iwan menuturkan, cita-cita mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045, hanya dapat tercapai apabila seluruh pihak berkomitmen membangun fondasi yang kuat sejak dini.
Menurutnya, Pemerintah daerah, lembaga peradilan, dunia pendidikan, keluarga, hingga masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, berkembang, dan mengenyam pendidikan.
Meski demikian, Iwan mengakui bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang mengancam masa depan anak, terutama praktik perkawinan usia anak, pekerja anak, serta anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan.
“Ketiga persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar, tumbuh dalam lingkungan yang aman, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tegasnya.
Penanganan terhadap ketiga persoalan itu tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai lingkungan pertama tempat anak bertumbuh.
Ia berharap rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus menghasilkan langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan perkawinan anak, penghapusan pekerja anak, serta penurunan angka anak tidak sekolah di Kabupaten Bone Bolango.
Melalui kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango optimistis dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak sebagai bagian dari persiapan menuju Generasi Emas Indonesia 2045. (Beju)
